Pengurus BKS LPD Klungkung Dikukuhkan dan "Mejaya-jaya"

  • 13 Januari 2022 00:00 WITA

Semarapura, BaliBanknews -
Pengurus BKS LPD Kabupaten Klungkung dikukuhkan dan melakukan proses mejaya-jaya, Kamis 13/1/2022 di Pura Watu Klotok, Klungkung.

Ketua BKS LPD Kabupaten Klungkung I Made Sudarma yang juga Pemucuk LPD Desa Adat Tangkas mengungkapkan, saat ini kegiatan pengukuhan pengurus BKS LPD Kabupaten Klungkung periode 2021-2026. 

"Kepengurusan saya periode 2016-2021 sudah berakhir bulan Juli 2021. Di Bulan Oktober sudah mulai dibentuk panitia pembentukan pengurus BKS LPD Klungkung," ucapnya.

Lebih jauh diungkapkannya, dengan sistem dengan melakukan rapat maraton.di masing-masing kecamatan, karena masih dalam situasi pandemi covid-19. "Kami mengadakan rapat dengan agenda pemilihan pengurus dan disepakati masing-masing kecamatan dalam rapat itu untuk mengirim utusannya yang akan dipakai dalam struktur kepungurusan BKS LPD Klungkung," ujarnya.

Dikatakannya, pada 7 Oktober panitia kembali mengadakan rapat dengan dihadiri empat utusan dari BKS LPD kecamatan. Pada saat itu juga digelar pemilihan ketua, dimana diberikan hak untuk menentukan struktur kepengurusan.

Lebih jauh dikatakannya, dari sana dirinya dipercaya kembali menjadi Ketua BKS LPD Kabupaten Klungkung dari sistem voting dari 16 utusan. "Dengan kepengurusan di BKS sebagai penyambung aspirasi rekan-rekan LPD. Kami sebisa mungkin tetap.berupaya memperjuangkan aspirasi teman-teman LPD," ucapnya.

Diungkapkannya, BKS LPD merupakan wadah organisasi kerjasama sesuai dengan yang diamanatkan Perda tahun 2017. "Terkait dengan persoalan yang muncul di LPD, diharapkan mari kita sama-sama membenahi, konstruksi hukum, dimana LPD berdiri mengacu pada hukum.adat. Kita tidak menampik adanya masalah karena oknum. Sebisa mungkin permasalahn bisa diselesaikan secara internal di desa adat yang mengacu pada hukum adat," ujarnya.

Diharapkan, LPD bisa kuat dan tetap ajeg di desa adat. Begitu juga LPD yang belum mampu dibina agar mampu menjadikan.LPD sebagai soku guru ekonomi di desa adat.

"Konsultan LPD sudah menelorkan pararem dan pemerintah juga sudah mengharapkan di masing-maing LPD memiliki pararem sesuai dengan kondisi desa adat," ucapnya.

Setelah dikukuhkan ini, lebih jauh diakuinya pihaknya akan segera melakukan sosialisasi terkait pararem LPD bagi LPD yang belum memiliki pararem. Agar mendorong desa adat untuk.membuat pararem sesuai kebutuhan yang ada di Desa Adat sebagai tindak lanjut Undang-Undang LKM dimana LPD  berdasarkan hukum adat. (yess)


TAGS :

Komentar